Cara Atau Teknik Untuk Merumuskan Perbuatan Pidana

Jika kita melihat buku II dan III KUHP maka disitu dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimakshud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya makshud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang. Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai: mengambil barang milik orang lain. Akan tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain

adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap pengambilan barang orang lain, maka dalam pasal 362 KUHP disampng unsur-unsur tadi, ditambah dengan elemen lain yaitu: dengan makshud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Jadi, rumusan pencurian dalam pasal 362 tadi terdiri atas unsur-unsur:

1. Mengambil barang orang lain.
2. Dengan makshud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Begitu pula misalnya dengan penadahan (heling). Dalam pasal 480 ke-1 dirumuskan dengan unsur-unsur: 1. Membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menjual untuk dapat untung, mengganti menerima sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang; 2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Dalam Pasal 480 ke-2 rumusannya adalah:

1. Menarik untung dari hasil sesuatu barang.

2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Akan tetapi cara untuk mengupas perbuatan yang dilarang menjadi beberapa elemen atau unsur seperti diatas, tidak selalu dapat dilakukan. Ada kalanya hal itu disebabkan karena pengupasan semacam itu belum mungkin, atau dianggap kurang baik pada saat membikin aturan, sehingga pengertian yang umum dari perbuatan yang dilarang saja yang dicantumkan dalam rumusan delik, sedangkan batas-batasnya pengertian tadi diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Contoh-contoh dari cara ini adalah pasal 351, yaitu: penganiayaan, dan pasal 297, yaitu perdagangan wanita "vrouwenhandel". Mengenai penganiayaan dalam teori pengertian tersebut telah dikupas menjadi: menimbulkan nestapa "leed" atau rasa sakit (pijn) pada orang lain. Tetapi mengenai perdagangan wanita, batas-batas pengertiannya hingga sekarang belum diketemukan. Karena hanya ditentukan pengertian umum saja, maka cara merumuskan prbuatan pidana semacam ini, dikatakan memberi kualifikasinya perbuatan saja. Kebanyakan kali, dalam KUHP selain dari menentukan unsur-unsurnya perbuatan yang dilarang, disitu juga diberi kualifkasinya perbuatan. Misalnya dalam pasal 362 dan 480 tadi, disamping penentuan elemen-elemennya, juga ditentukan bahwa kualifikasinya adalah "pencurian" dan "penadahan. Bertalian dengan cara yang demikian ini, maka diajukan soal, pakah dalam hal yang demikan, kualifikasi harus dipandang sebagai singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan disitu, ataukah juga mempunyai arti tersendiri, lepas dari penetuan unsur-unsur, sehingga ada dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan menurut unsur-unsurnya dan menurut pengertian yang umum (kualifikasi).

Jadi, kesimpulannya untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan pidana ialah dengan cara mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pidana terhadap perbuatan orang tersebut, apabila perbuatan orang tersesbut telah memenusi unsur-unsur dalam ketentuan pidana maka dapat dikatakan orang tersebut patut di sangka melakukan perbuatn pidana.

Demikan sobat blogger yang dapat saya tulis dan sampaikan hari ini, kalaupun sobat blogger ingin menanggapi atau hanya sekedar memberi saran bisa langsung sobat tulis di kolom komentar, insyaallah akan saya tanggapi sebisa kemampuan saya.